id : 97 hlm. Kontrak (Pre Construction Meeting) adalah: 1) Pembahasan dan persetujuan terkait rencana penerapan keselamatan Konstruksi yang dituangkan dalam Dokumen SMKK Penyedia Jasa. setneg. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah. 12. Program Percepatan Integrasi Anggota JDIHN (PROPESI 2021) adalah terobosan dari Pusat JDIHN dalam mempercepat terbentuknya website JDIH dan pengintegrasian dengan Portal. Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara objek dengan instrumen yang digunakan. id. jdih. E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanDasar hukum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unit Eselon I Kemenkumham. id: 80 hlm. 1. 6. 4. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum. ABSTRAK: CATATAN:jdih. adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan b ertanggung jawab. 4. khusus JDIH. id - 3 - (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 4. Portal Resmi JDIH - Badan Pengusahaan Batam. Pendanaan. JDIH BPIP adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Sehubungan dengan tugas BHAKP dimaksud, pada tanggal 6 s. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Sekjen dimaksud, JDIH BPK terdiri atas JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan pada masing-masing BPK Perwakilan. go. jdih. adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. go. - Pasal 6 (1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab: a. id BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Rakor dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi NTB, Kabag Penanganan Pelanggaran, Sengketa Proses dan Hukum, Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi, Beserta. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165. JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerab Kabupaten Buton Utara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. Berita JDIH. jdih. 1740-Diskominfo/2023 Tahun 2023 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pemerintah Pusat. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. a. Berikut adalah beberapa foto dan video informasi hukum bidang kemaritiman & investasi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Tujuan diselenggarakannya JDIH Kementerian PUPR adalah terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang baik, tertata, dan terintegrasi tersedianya dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Badan / Pengarang. id Ikuti Kami Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Link Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 Link Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Link selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAHUN 2023-2025. Kontak Kami. go. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau JDIH Kementerian LHK adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bahan. JDIHN lahir berdasarkan Keputusan Presiden. JDIH Provinsi Riau aplikasi resmi mendokumentasikan Produk Hukum Provinsi Riau. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo). Call Center : 1500630Peraturan Menteri ini berisiKetentuan Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Analisis Biaya Penerapan SMKK, Sistem Informasi HPS, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Perpustakaan Hukum. Pencarian Peraturan. kemdikbud. adalah suatu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi pelaporan manajerial sejak pemrosesan data dan informasi keuangan sampai dengan menghasilkan laporan keuangan pemerintah konsolidasian nasional dan tingkat wilayah. Pusat dokumentasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. go. 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 1867 1850 1849 1837. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Tentang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);. Roll-back adalah pemberlakuan hasil kesepakatan dalam APA untuk tahun-tahun pajak sebelum Periode APA. go. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi. DPRD Kota. Pasal 2JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BNN. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannyaIzin Prinsip adalah pernyataan yang diterbitkan oleh Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara. Written by Wida Kurniasih. 419 Tahun 1949. Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. Indonesia. 6. 2. Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Versi 4. 8. DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. E. adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuanDasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. Dasar Pembentukan 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Biro Hukum dan Humas, BP2MI. go. KLHK Pertegas Anti Korupsi Melalui Pakta IntegritasBertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan Workshop JDIH BPK Tahun 2023. Kegiatan Serap Aspirasi adalah Ajang Menentukan "Big Picture" Keolahragaan Indonesia . JDIH BKN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat di Badan Kepegawaian Negara. Pelayanan apa saja yang disediakan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan untuk umum?. Disclaimer: Seluruh dokumen hukum yang terhimpun di dalam laman jdihn. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09. Peraturan Pemerintah (PP) NO. go. Statistik Peraturan Menteri Kominfo. EVADATA. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah. Daftar Lengkap Peraturan. 10, JDIH. "Peluncuran aplikasi JDIH ini juga merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat," kata Edi. id 2. 27, LN. JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM . Jenderal Gatot Subroto Kav. id (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir; (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama. kemdikbud. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau dikenal dengan nama JDIH Kemendesa adalah sebuah wadah dokumentasi dan informasi berbasis website yang dikhususkan untuk menampung dokumen dan informasi hukum secara digital. DPRD Kabupaten. JDIH ini sangat membantu bagi masyarakat, pebisnis, dan pemerintah dalam memastikan bahwa mereka memahami dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pendaftaran ini dibuka sejak 20 September – 09. d. 31. Putusan/Yurisprudensi. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Karyasiswa adalah PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan dalam melaksanakan program Tugas Belajar. JDIH ATR/BPN - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian ATR/BPN. Pusat JDIH Kementerian Sosial yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah pusat jaringan yang bertugas 3. 8 Tahun 2019. Pekerjaan Konstruksi. diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK. Indonesia. Dalam kesempatan ini, Yasonna juga memberikan penghargaan bagi anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional terbaik tahun 2021 yang terdiri dari beberapa. Hukum adalah sebuah aturan yang mengikat. 23. Misal : Untuk mencari peraturan mengenai Minol, ketikkan kata Alkohol pada field kriteria bebas. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum. id - 2 - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik. 2021/No. Berdasarkan Tahun. id : 374 hlm. Unit Kerja bidang TIK adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK di Kementerian. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem. masing unit kerja. 1. adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas di bidang Jalan dan jembatan. Lebih lanjut Sri Handayani meminta kepada seluruh Anggota JDIH yang hadir untuk melakukan sync secara berkala, mengaktifkan link URL Integrasi dan melakukan pengisian metadata sesuai Permenkumham No. Infografis. id - 3 - ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek . setneg. kpu. 5. pu. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi. jdih. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. id - 2 - 4. E. jdih. DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. 57, JDIH. Melakukan koordinasi dengan BPHN sebagai Pusat Jaringan dalam melaksanakan ke 5 (aspek)JDIH khususnya otomasi pengelolaan JDIH dengan menerapkan pengembangan sistem informasi hukum Jumlah Keseluruhan Peraturan Menteri Kominfo : 468. id 7. jdih. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN FIFA U-20 WORLD CUP TAHUN 2021. 24. “Keberanian untuk terus melakukan inovasi harus terus dilakukan agar JDIHN terus tumbuh dan berkembang. go. 609, jdih. Pasal 2 : Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIHN. Website Resmi Informasi Hukum KPU. 20. id 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan Pihak Afiliasi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil. lkpp. Bawaslu Kabupaten Sumbawa hadir di Rapat Koordinasi Dalam Rangka Bimbingan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu. Pengembangan Aplikasi JDIH; Pengelolaan Website JDIH; Pengadaaan Bahan Pustaka; Pencetakan Buku ; PRODUK HUKUM. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Kontrak Antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan PT Tanikaya Multi Agro Dan Antara Lembaga. pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat”. adalah setiap informasi mengenai Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang. 07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentsi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. ; jdih. kemenkeu. Situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan Republik IndonesiaInformasi Hukum ESDM. kemdikbud. id 7. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum. jdih. lkpp. Tentang JDIH. Dalam sambutannya pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2021 yang dirangkaikan dengan pemberian Anugerah JDIHN (JDIHN Awards), Selasa (02/12) di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta,. Close Kirim. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Pasal 17ABSTRAK:: a. Tipe Dokumen. kpu. Mengingat - 2 - c. Kehadiran DKPP di Indonesia salah satunya untuk menjaga dan menjamin integritas. Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasiional, dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. pu. Personel yang berwenang untuk menghadiri adalah Direktur atau personel Perusahaan yang memperoleh kuasa Direktur Perusahaan; f. 8 Juni 2023, di Bogor, BHAKP telah mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Luar Negeri Tahap I. 196, TLN No. Tahun : 2023. JDIH Surakarta. 4. 3. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi,JDIH Jawa Tengah adalah website resmi pemerintah Jawa Tengah yang menyediakan informasi terkini dan terverifikasi mengenai peraturan daerah serta dokumen hukum yang berlaku. go.